.png)
Dasar hasil konfirmasi dengar pendapat di ruang Sekretaris dewan kabupaten pesisir barat I Yoman setiawan menyampaikan ke pihak rekanan media yang berkunjung berkait publikasi media tahun 2025 di DPRD setempat.
selasa (02/12/2025).
I Yoman setiawan di
ruang kerjanya menyampaikan ke pihak rekanan di tempat, sepanjang beliau masih bisa membantu kenapa tidak di bantu namun hal tersebut dapat melampaui kewenangannya sebelum adanya konfirmasi melalui HUMAS dewan dalam hal ini KABAG, Amnen Patria SPd di ruang kerjanya menyampaikan bahwa sepanjang beliau menjabat di Lantik status KABAG DPRD Kabupaten pesisir barat mendapati berkas permohonan pengajuan bukti tayang media sudah siap menumpuk di meja kerjanya untuk mendapatkan ACC persetujuan. Masih menurut Armen Patria sedari awal beliau sudah mempertanyakan ke pihak humas terkait setoran bukti tayang di maksud sudah sesuai valid tanpa adanya pihak pihak perusahaan yang akan menimbulkan kecemburuan di karnakan tidak adanya konfirmasi dan pesanan terkait di jawab tegas pihaknya tegas sudah sesuai, Timbul sebuah persepsi dan pertanyaan mendasar bagi pihak rekanan yang tidak bisa menyetorkan berkas di akibatkan kuota penuh cukup dan tentu tidak dapat di anggarkan lagi untuk tahun 2025 saat ini. UU nomor 7 tahun 2014 menyebutkan demikian bunyinya antara lain: Pasal 65.Mewajibkan pelaku usah yang berbisnis online untuk menyiapkan data dan informasi yang lengkap dan benar seperti identitas legalitas persaratan teknis harga dan cara pembayaran.
sungguh ironis DPRD pesisir barat ada apa denganmu sehingga harus hadir ke tidak Adilan publikasi di daerahmu, marwahmu sangat disayangkan, semoga hal ini di dengar di pelajari dan di buatkan nota kesepahaman mengingat sehingga keadilan dapat di tegakkan di negri para sai bathin dan ulama' ini demikian.
(PERS RILIS MEDIA KUALISI)
Rilisan
Ukap fakta
.png)
