.png)
Menjelang Pilwana Padang Kandang Pulau Aie, masyarakat tentu berhak mendapatkan informasi yang berimbang, bukan narasi yang seolah-olah menempatkan satu calon sebagai pahlawan tanpa cela dan lawannya sebagai pihak yang selalu salah.
Jika benar Danil memiliki segudang prestasi, biarlah data dan fakta yang berbicara. Tidak perlu membangun opini dengan menuduh pihak lain melakukan pembunuhan karakter tanpa bukti yang jelas. Politik yang sehat seharusnya diisi adu gagasan, bukan adu tuduhan.
Mengatakan masyarakat cerdas berarti juga harus siap menerima kritik. Pemimpin yang baik bukan hanya dipuji saat berhasil, tetapi juga berani dievaluasi ketika masih ada persoalan yang belum tuntas. Jangan sampai setiap kritik langsung dicap sebagai fitnah atau serangan politik. Sikap seperti itu justru menunjukkan ketidakdewasaan dalam berdemokrasi.
Masyarakat juga perlu bertanya secara objektif: jika pembangunan sudah begitu sempurna seperti yang digambarkan, mengapa masih ada keluhan warga mengenai infrastruktur, pelayanan, dan pemerataan pembangunan? Jika bantuan benar-benar merata, mengapa isu tersebut bisa muncul dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat?
Demokrasi bukan panggung kultus individu. Tidak ada seorang wali nagari yang bekerja sendirian. Keberhasilan pembangunan adalah hasil kerja bersama perangkat nagari, Bamus, ninik mamak, bundo kanduang, pemuda, perantau, serta seluruh masyarakat. Karena itu, klaim seolah semua keberhasilan hanya milik satu orang merupakan bentuk pengerdilan terhadap kontribusi banyak pihak.
Lebih ironis lagi ketika nama keluarga pejabat atau dugaan dukungan tokoh tertentu dijadikan bahan serangan. Pilwana seharusnya menjadi arena adu program dan kapasitas, bukan arena menyebarkan prasangka yang dapat memecah persatuan anak nagari.
Masyarakat Padang Kandang Pulau Aie tidak membutuhkan propaganda yang berlebihan. Mereka membutuhkan pemimpin yang mampu menjawab persoalan nyata: ekonomi masyarakat, lapangan kerja, pertanian, banjir, pelayanan publik, dan kesejahteraan generasi muda.
Karena itu, jangan hanya bertanya siapa yang paling banyak dipuji. Tanyakan juga siapa yang paling siap menerima kritik. Jangan hanya melihat baliho dan slogan. Lihat hasil kerja yang benar-benar dirasakan seluruh warga tanpa kecuali.
Pada akhirnya, rakyatlah hakim tertinggi. Bukan tim sukses, bukan kelompok pendukung, dan bukan narasi bombastis yang beredar di media sosial. Pada 27 Juni 2026 nanti, biarkan suara masyarakat menentukan arah masa depan nagari berdasarkan hati nurani, fakta, dan akal sehat.
.png)
