.png)
Sulawesi Tengah. Ungkapfakta
Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyerahan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 Sebanyak 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 17/06/2026
Kegiatan ini laksanakan di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol dan dihadiri oleh Wakil Bupati Buol Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Moh. Yamin Rahim, S.H., M.H., Inspektur Daerah Wahida, S.E., CGCAE, serta seluruh pimpinan OPD penerima laporan hasil evaluasi.
Dalam laporannya, Inspektur Daerah Kabupaten Buol, Wahida, menyampaikan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah menyelesaikan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil.
Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025, predikat Sangat Baik diraih oleh Inspektorat Daerah dan Bappeda Litbang. Predikat Baik diperoleh Setwan DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, BPKSDM, Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Kesbangpol. Sementara sejumlah OPD lainnya memperoleh predikat Cukup, Kurang, hingga Sangat Kurang sesuai hasil penilaian yang telah dilakukan.
Inspektorat juga memberikan apresiasi kepada beberapa perangkat daerah yang menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Badan Pendapatan Daerah menjadi OPD dengan peningkatan capaian paling signifikan tahun ini setelah melonjak dari predikat C ke predikat Baik dengan tambahan nilai 23,45 poin. Tren positif tersebut turut diikuti Badan Kesbangpol yang naik dari kategori C menjadi Baik dengan kenaikan 16,10 poin. Satpol PP juga berhasil memperbaiki performanya hingga masuk kategori Baik. Sementara itu, Dinas Koperasi, UKM dan Perindag bersama Diskominfosandi berhasil keluar dari kategori Kurang dan naik ke kategori Cukup.
Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, dalam sambutannya menegaskan bahwa hasil evaluasi tersebut harus menjadi bahan perbaikan bagi seluruh perangkat daerah. Menurutnya, SAKIP merupakan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban atas target yang telah ditetapkan selama satu tahun anggaran.
Wakil Bupati juga mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil evaluasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memperkuat transparansi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Menurutnya, peningkatan kualitas penerapan SAKIP dan SPIP akan berdampak langsung terhadap peningkatan nilai akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Buol secara keseluruhan, yang nantinya menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Moh. Yamin Rahim, memaparkan perkembangan penginputan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2026. Hingga 17 Juni 2026, Badan Pendapatan Daerah mencatat progres tertinggi dengan capaian 98,4 persen, disusul Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Daerah, Bappeda Litbang, dan BPKSDM. Sekda meminta seluruh OPD yang progres penginputannya masih rendah untuk segera melakukan percepatan agar target penyelesaian penilaian mandiri SPIP Tahun 2026 dapat tercapai tepat waktu.
Melalui penyerahan laporan ini, seluruh perangkat daerah diharapkan segera melakukan pembenahan terhadap aspek yang masih menjadi catatan, agar kualitas tata kelola, akuntabilitas kinerja, serta pelayanan publik dapat semakin meningkat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sehingga evaluasi SAKIP dan SPIP Tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Buol berharap seluruh OPD mampu meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja sekaligus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, responsif, dan berintegritas
Rl
.png)
