.png)
Ungkap Fakta Info,KERINCI — Pelaksanaan proyek Optimasi Lahan (Oplah) Non Rawa di Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, mendapat sorotan. Sejumlah titik kegiatan yang ditelusuri di lapangan disebut diduga tidak tepat sasaran dan diduga belum sepenuhnya memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana ketentuan pekerjaan.
Sorotan tersebut mencuat setelah Media Ungkap Fakta Info melakukan penelusuran ke sejumlah lokasi pelaksanaan kegiatan. Dari hasil penelusuran, ditemukan beberapa titik yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan, mutu, serta kualitas hasil pekerjaan.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa apabila pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai standar teknis, hasil pembangunan berpotensi tidak bertahan dalam jangka panjang dan manfaat program bagi petani menjadi tidak optimal.
Program Oplah sendiri merupakan program Kementerian Pertanian yang memiliki petunjuk teknis sebagai acuan pelaksanaan. Untuk TA 2026, Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian mencantumkan secara khusus Juknis Kontruksi Oplah Non Rawa TA 2026.
Dalam penelusuran tersebut, media ini juga berupaya meminta klarifikasi kepada Resiawadi, salah seorang kepala seksi pada bidang irigasi yang disebut berkaitan dengan pengawasan kegiatan. Namun, hingga berita ini disusun, pesan yang disampaikan melalui WhatsApp belum mendapatkan tanggapan.
Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian karena pengawasan lapangan merupakan bagian penting dalam memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan teknis.
Sementara itu, LSM PKLH Kerinci juga mengaku pernah menemui Resiawadi untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan kegiatan. Menurut pihak LSM, saat itu belum diperoleh jawaban yang dianggap memadai mengenai persoalan yang mereka pertanyakan.
Ketua LSM PKLH Kerinci meminta pihak berwenang tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi melakukan pengecekan langsung ke lokasi pekerjaan.
“Kami meminta pihak berwenang turun langsung ke lapangan. Jangan hanya menerima laporan di atas meja, tetapi lihat kondisi pekerjaan yang sebenarnya,” ujar pihak LSM PKLH Kerinci.
LSM tersebut juga menyatakan apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pihaknya akan membawa temuan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan dari pihak Dinas Pertanian Kabupaten Kerinci maupun Resiawadi mengenai tudingan kurangnya pengawasan dan dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut.
(Fereranco)
.png)
