.png)
 |
| ungkapfakta.info |
TULANG BAWANG, 30 SEPTEMBER 2026 Inspeksi mendadak yang dilakukan Wakil Bupati Tulang Bawang sehari sebelumnya tidak mengubah kondisi di lapangan. Pantauan langsung hari ini, Rabu (30/09), membuktikan aktivitas pengecoran bahan bakar minyak di SPBU milik Badan Usaha Milik Daerah tetap berjalan ramai. Kendaraan berjejer mengular dari arah Terminal Menggala hingga lokasi, memenuhi bahu jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas seolah larangan yang disampaikan pimpinan daerah tidak pernah berlaku.
Fakta ini memunculkan dugaan kuat, praktik yang diduga menyimpang tersebut terus berlangsung karena diduga mendapat dukungan dari pihak-pihak yang mengaku sebagai awak media maupun perwakilan lembaga.
Seorang warga di lokasi yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan. Red
"Mereka tidak takut ditegur. Katanya ada yang menjaga. Ada yang mengaku dari media, ada yang mengaku dari lembaga. Siapa pun yang hendak menertibkan justru ditantang. Karena itu, pengecoran terus berjalan tanpa hambatan."
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP LSM Fortuba Andika Fortuba menyampaikan kecaman tegasnya.
"Ini sangat mengkhawatirkan. Jika benar ada pihak yang memakai nama media atau lembaga untuk melindungi pelanggaran, itu bukan perlindungan melainkan penyalahgunaan nama baik lembaga. Mengapa setelah sidak pimpinan daerah, hari ini justru tetap berjalan? Apakah pihak yang melindungi ini lebih kuat dari aturan? Jika mereka benar mewakili lembaga, tunjukkan surat tugasnya. Jika tidak, itu adalah perbuatan premanisme yang harus diproses secara tegas."
Saat kunjungan kemarin, Wakil Bupati menyatakan mengetahui pihak-pihak yang terlibat serta nilai transaksi, dan meminta aktivitas dihentikan. Namun kenyataan hari ini membuktikan sebaliknya tidak ada pengurangan aktivitas, tidak ada tindakan penertiban, tidak ada penjelasan resmi.
Andika Fortuba menegaskan lebih lanjut.
"Kami mendesak Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Kejaksaan Tinggi Lampung, hingga KPK untuk meneliti aliran dana yang diduga mengalir guna melindungi aktivitas ini. Kepolisian juga harus turun ke lokasi, memeriksa siapa pihak yang mengaku mewakili media atau lembaga tersebut. Jangan biarkan nama lembaga dipakai untuk menutupi kerugian rakyat."
Kerugian yang diduga timbul dari pengecoran di luar ketentuan dinilai terus mengalir setiap harinya. Masyarakat menuntut kejelasan, siapa yang sebenarnya berdiri di balik aktivitas ini, sehingga perintah Wakil Bupati pun tidak mampu menghentikannya.
Hingga saat ini belum ada klarifikasi dari pihak terkait.
Pewarta: Yantoni
.png)
