![]() |
| ungkapfakta.info |
TULANG BAWANG, 10 OKTOBER 2026 Ketua DPP Ormas Fortuba Andika Fortuba menyampaikan teguran keras kepada Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan terkait sikap pemerintahan yang dinilai mulai menjauh dari prinsip dasar demokrasi. Andika menegaskan bahwa kekuasaan yang diemban bukanlah hak pribadi melainkan amanah yang setiap saat harus siap dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Andika Fortuba menyampaikan pernyataan tegasnya.
Kepada Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan. Pemimpin dalam demokrasi bukanlah tuan yang harus disembah melainkan pelayan publik yang harus dimintai pertanggungjawaban. Selama ini berbagai pemberitaan dan laporan telah disampaikan secara resmi kepada Bapak dan pemerintah daerah terkait dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Namun sampai saat ini tidak ada tanggapan yang memuaskan tidak ada penjelasan yang rinci dan tidak ada langkah perbaikan yang nyata. Keheningan bukan jawaban. Ketika rakyat yang memilih Bapak tidak lagi mendapatkan penjelasan yang layak maka Bapak mulai melupakan siapa yang menempatkan Bapak di kursi itu.
Ketika Bapak menempatkan diri di atas kritik dan menutup akses informasi maka kekuasaan Bapak perlahan berubah menjadi dominasi yang tidak lagi berpihak pada rakyat. Demokrasi bukan tentang siapa yang harus kita patuhi tetapi bagaimana kekuasaan tetap berada di bawah kendali rakyat yang memilih Bapak.
Bapak tidak duduk di atas hukum Bapak berdiri bersama hukum. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 menyatakan setiap informasi publik adalah terbuka dan dapat diakses oleh setiap pemohon informasi publik. Menolak atau tidak menanggapi permintaan informasi berarti melanggar hak konstitusional warga negara.
Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 huruf e menegaskan asas akuntabilitas berarti setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tidak ada alasan bagi Bapak untuk diam ketika rakyat meminta kejelasan.
Uang yang dikelola Bapak bukanlah milik Bapak itu titipan rakyat. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat 3 menyatakan keuangan negara dikelola secara tertib disiplin efisien efektif transparan dan bertanggung jawab. Wewenang yang dijalankan bukanlah hak pribadi itu amanah masyarakat yang dititipkan untuk masa depan bersama.
Jika amanah itu dijalankan dengan jujur tidak perlu takut pada pertanyaan masyarakat. Jika pengelolaan itu benar dan transparan tidak perlu menghindar dari keterbukaan informasi publik. Mengapa setiap laporan yang masuk justru diabaikan. Mengapa setiap pertanyaan yang diajarkan dibiarkan tanpa jawaban. Itu bukan tanda kekuasaan yang kuat itu justru tanda bahwa ada sesuatu yang ditutupi.
Puncak kekuasaan yang sesungguhnya bukan di kursi Bupati yang Bapak duduki saat ini melainkan di kepercayaan rakyat yang telah diberikan kepada Bapak. Kepercayaan itu mudah hilang jika tidak dijaga dengan kejujuran akuntabilitas dan pelayanan yang nyata. Ingatlah bahwa jabatan itu sementara namun jejak yang Bapak tinggalkan akan terus diingat oleh sejarah dan masyarakat Tulang Bawang lama setelah Bapak tidak lagi menjabat.
Rakyat tidak menuntut kesempurnaan dari diri Bapak mereka hanya menuntut kejujuran. Mereka tidak menuntut Bapak tak pernah salah mereka hanya menuntut Bapak mau mendengar dan berani memperbaiki diri. Mulailah menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan. Itu bukan permintaan berlebihan itu adalah hak rakyat yang dijamin oleh undang undang. Demokrasi akan terus hidup selama rakyat tidak diam dan selama penguasa sadar bahwa ia bekerja untuk rakyat bukan rakyat yang bekerja untuk penguasa.
Perlu ditegaskan pernyataan ini merupakan pandangan dan pengawasan masyarakat. Praduga tak bersalah tetap berlaku bagi Bupati Qudrotul Ikhwan hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berhak menanggapi dan memberikan penjelasan secara terbuka kapan saja.
Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi yang rinci dan memuaskan dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terhadap berbagai pemberitaan dan laporan yang telah disampaikan sebelumnya.
Narasumber:
Andika Fortuba Ketua DPP Ormas Fortuba.
Sumber:
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pewarta: Yantoni.
.png)

.png)