.png)
 |
| ungkapfakta.info/Andika Pertuba: Jika Rumah Tangga Saja Tidak Teratur, Bagaimana Mengelola Daerah/ Gambar Hanya Ilustrasi
|
TULANG BAWANG, 17 OKTOBER 2026 Di tengah memanasnya pemberitaan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan BUMD Kabupaten Tulang Bawang serta persoalan rangkap jabatan istri Bupati yang menjabat sebagai Ketua TP PKK sekaligus Ketua PMI Kabupaten Tulang Bawang, muncul kisah yang mencerminkan kondisi yang tidak harmonis di lingkungan kediaman resmi Bupati.
Menurut informasi yang dihimpun, Bupati Tulang Bawang Qodratul Ikhwan diduga kerap tidak diperbolehkan masuk ke kamar pribadinya oleh istrinya. Akibatnya, Bupati dikatakan terpaksa tidur di luar ruang pribadi, tepatnya di pendopo kediaman dinas, hanya beralaskan tikar atau alas sederhana yang dikenal masyarakat sebagai sontok, lalu rebahan dan tidur di sana.
Andika Pertuba menyampaikan pandangannya secara terbuka di hadapan masyarakat.
"Jika di rumah sendiri seorang pemimpin tidak bisa masuk ke kamarnya sendiri dan terpaksa tidur di pendopo pakai sontok, lalu bagaimana kita berharap beliau bisa mengelola pemerintahan daerah dengan harmonis, transparan, dan teratur? Pengelolaan dimulai dari diri sendiri dan rumah tangga," ujar Andika Pertuba.
Andika Pertuba menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan pribadi, melainkan menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan dengan kewibawaan dan fokus seorang kepala daerah dalam menjalankan tugas negara. Jika ketegasan dan keharmonisan tidak terbangun di lingkungan terkecil, masyarakat berhak mempertanyakan bagaimana kebijakan-kebijakan besar di daerah ini disusun dan dilaksanakan.
"Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai ketidakharmonisan di lingkungan terdekat ini ikut mempengaruhi pengambilan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup ribuan warga Tulang Bawang," tambahnya.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Bupati maupun keluarga terkait informasi ini. Masyarakat berharap persoalan-persoalan yang menumpuk di Tulang Bawang, mulai dari pengelolaan BUMD, dugaan pelanggaran aturan penunjukan pejabat, hingga transparansi anggaran, dapat segera ditangani dengan serius dan tidak diabaikan.
Narasumber: Andika Pertuba
Pewarta: Yantoni
.png)
