.png)
TULANG BAWANG BARAT — Pengelolaan anggaran kegiatan dan penyertaan modal Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMTI) di Tiyuh Wonokerto, kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, menjadi perhatian serius serta di duga terdapat penyelewengan.
Sejumlah pos anggaran, termasuk penyertaan modal BUMTI sebesar Ratusan Juta Rupiah memunculkan pertanyaan mengenai realisasi kegiatan, penggunaan dana, serta transparansi pertanggungjawabannya.(19/10/2026).
Besarnya anggaran tersebut menjadi dasar penting untuk menelusuri kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, realisasi keuangan, dan hasil yang diterima masyarakat.
Sorotan terutama tertuju pada penyertaan modal BUMTI sebesar Rp177 juta. Dana tersebut perlu ditelusuri peruntukannya, mulai dari unit usaha yang dibiayai, mekanisme pencairan, bukti transaksi, hingga laporan perkembangan usaha dan pertanggungjawaban pengelolaannya.
Apabila dana tersebut dialokasikan untuk usaha penggemukan sapi, sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab secara terbuka. Berapa jumlah sapi yang dibeli? Berapa harga pembelian per ekor? Siapa pemasoknya? Di mana ternak dipelihara? Bagaimana perkembangan usaha, hasil penjualan, serta laporan keuangannya?
Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa penyertaan modal benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Tiyuh Wonokerto.
Saat dikonfirmasi mengenai usaha penggemukan sapi, bendahara BUMTI Wonokerto, Paiman, memberikan tanggapan singkat dan terkesan menghindar.
“Penggemukan sapi, sudah diperiksa kok. Ya, kalau mau tanya sama kepalo aja,” elaknya saat di hubungi melalui sambungan pesan singkat WhatsApp berapa waktu lalu.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari konfirmasi awal. Namun, keterangan mengenai pemeriksaan tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, termasuk siapa pihak yang melakukan pemeriksaan, kapan pemeriksaan dilaksanakan, aspek apa saja yang diperiksa, serta apakah hasil pemeriksaan dituangkan dalam dokumen resmi.
Pemeriksaan yang disebutkan oleh bendahara juga perlu diperjelas apakah berkaitan dengan keberadaan ternak, penggunaan dana penyertaan modal, administrasi keuangan, atau keseluruhan pengelolaan usaha BUMTI.
Hingga informasi ini diperoleh, keterangan bendahara tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pengelolaan dana telah sesuai dengan ketentuan. Sebaliknya, belum ada pula dasar yang cukup untuk menyatakan adanya penyimpangan hanya berdasarkan besarnya anggaran dan jawaban singkat tersebut.
Selain penyertaan modal BUMTI, dua pos pembinaan PKK dengan nilai masing-masing Rp10 juta dan Rp4,334 juta juga layak ditelusuri. Penelusuran diperlukan untuk mengetahui apakah kedua pos tersebut merupakan kegiatan yang berbeda, apa bentuk pelaksanaannya, siapa penerima manfaatnya, dan bagaimana bukti pertanggungjawabannya.
Hal serupa berlaku pada anggaran pelatihan manajemen pengelolaan koperasi KUD/UMKM sebesar Rp5 juta serta pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan sebesar Rp15 juta.
Kejelasan mengenai waktu pelaksanaan, peserta, penyelenggara, materi kegiatan, serta dokumen pertanggungjawaban menjadi bagian penting untuk menilai kesesuaian realisasi anggaran dengan kegiatan yang direncanakan.
Dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat tiyuh, transparansi bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang berhak mengetahui penggunaan anggaran dan manfaatnya.
Karena itu, pemerintah tiyuh dan pengelola BUMTI perlu memberikan penjelasan berdasarkan dokumen serta data yang dapat diverifikasi, bukan hanya pernyataan lisan.
Untuk memperoleh gambaran yang utuh, konfirmasi kepada Kepalo Tiyuh Wonokerto menjadi langkah penting, terutama terkait dasar pengalokasian penyertaan modal Rp177 juta, jenis usaha yang dibiayai, mekanisme pengawasan, serta hasil pemeriksaan yang disebutkan oleh bendahara.
Selain itu, Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dimintai keterangan mengenai ada atau tidaknya pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran tersebut, ruang lingkup pemeriksaan, dan tindak lanjut apabila ditemukan persoalan administrasi maupun penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan.
Apabila dalam proses penelusuran ditemukan bukti awal yang mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan, aparat penegak hukum dapat diminta menindaklanjuti sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.(San).
.png)
