SULSEL, Ungkapfakta.info - Perbedaan pilihan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 diharapkan tidak mengganggu persaudaraan dan keharmonisan masyarakat, khususnya menjelang pemungutan suara pada Oktober mendatang.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatsn (Sulsel) Andi Abdullah Rahim, pada media ini, Kamis 8 Oktober 2026
Andi Rahim panggilan akrab Bupati Lutra mengatakan bahwa, Pilkades merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin sekaligus arah pembangunan desa ke depan.
“Pilkades ini, walaupun masyarakat berbeda pilihan, tapi kita tetap saudara. Jangan sampai ada perpecahan, karena niat kita semuanya sama, membangun desa dan menyejahterakan masyarakat,” sebut Bupati.
Menurutnya, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi, sehingga seluruh calon kepala desa dan pendukungnya perlu menjaga hubungan kekeluargaan selama seluruh tahapan pemilihan berlangsung.
“Ini bukan pertandingan, tapi perjalanan demokrasi. Jadi rileks saja, jangan sampai stres menghadapi hari H November 2026” sebutnya.
Bupati Andi Rahim juga meminta para calon kepala desa mengedepankan gagasan dan program dalam mengikuti kontestasi, bukan melakukan tindakan yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat.
“Bertarunglah secara sehat dan bermartabat. Kedepankan visi, misi, dan program kerja daripada menyebarkan ujaran kebencian atau hal-hal yang dapat memecah belah warga,” tegasnya.
Dia turut mengingatkan seluruh calon agar memiliki kesiapan menerima hasil pemilihan dengan lapang dada, baik ketika memperoleh kemenangan maupun saat belum mendapatkan kepercayaan masyarakat.
“Siap menang dengan rendah hati, siap kalah dengan berjiwa besar. Siapapun nanti yang terpilih adalah pilihan terbaik rakyat yang harus didukung bersama,” pesannya.
Selain kepada calon kepala desa dan masyarakat, Andi Rahim menekankan bahwa, pentingnya menjaga netralitas pemerintah dan ?Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pelaksanaan Pilkades 2026.
"Untuk ASN, mulai dari camat dan seluruh ASN saya harapkan netral. Kalau terbukti tidak netral, pasti ada sanksi dari kita," tegasnya.
Bupati juga membuka ruang bagi panitia, BPD maupun pihak kecamatan untuk melaporkan apabila menemukan adanya penyelenggara atau ASN yang tidak menjaga netralitas selama proses Pilkades.
"Silakan panitia, BPD atau camat melaporkan apabila ada panitia yang memihak atau tidak netral, apalagi ASN, tentu akan kita berikan sanksi," ujarnya.
Saat ini rangkaian Pilkades memasuki tahapan penetapan calon kepala desa, kemudian pengundian nomor urut. Selanjutnya ada penetapan DPT, dan tanggal akan dilaksanakan pemungutan suara,” jelas Bupati.
Yustus
.png)

.png)