.png)
Sulawesi Tengah.Ungkapfakta.info
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima audiensi Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H., di ruang kerjanya, Senin (19/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Polda Sulteng dalam menangani berbagai persoalan strategis daerah serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sejumlah isu menjadi pembahasan dalam audiensi tersebut, di antaranya penanganan narkotika, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga penertiban aktivitas pertambangan.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian merupakan faktor penting dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, sinergi yang kuat diperlukan agar penanganan setiap persoalan dapat dilakukan secara terpadu, terukur, dan sesuai ketentuan hukum.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap bersinergi dengan Polda Sulteng. Persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus kita tangani bersama melalui koordinasi yang kuat, sehingga situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ujar Anwar Hafid.
Dalam penanganan narkotika, pemerintah provinsi siap mendukung langkah Polda Sulteng untuk memperkuat pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh di wilayah Sulawesi Tengah. Sinergi tersebut juga diperlukan dalam pengawasan distribusi BBM, menyusul adanya kelangkaan di sejumlah SPBU serta dugaan praktik penguasaan distribusi oleh oknum tertentu yang perlu ditindaklanjuti sesuai aturan.
Pada sektor pertambangan, Gubernur dan Kapolda turut membahas pentingnya penataan perizinan pertambangan rakyat atau IPERA sebagaimana disebutkan dalam bahan audiensi, serta penertiban pertambangan emas tanpa izin (PETI). Penggunaan alat berat secara masif menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Karena itu, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Polda Sulteng diharapkan semakin memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung penegakan hukum, serta menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif bagi pembangunan.
Sinergitas pemerintah daerah dan kepolisian menjadi bagian penting dalam mewujudkan Sulawesi Tengah yang aman, tertib, dan sejahtera, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap langkah penyelesaian persoalan daerah.
PALU - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima audiensi Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H., di ruang kerjanya, Senin (19/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Polda Sulteng dalam menangani berbagai persoalan strategis daerah serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sejumlah isu menjadi pembahasan dalam audiensi tersebut, di antaranya penanganan narkotika, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga penertiban aktivitas pertambangan.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian merupakan faktor penting dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, sinergi yang kuat diperlukan agar penanganan setiap persoalan dapat dilakukan secara terpadu, terukur, dan sesuai ketentuan hukum.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap bersinergi dengan Polda Sulteng. Persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus kita tangani bersama melalui koordinasi yang kuat, sehingga situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ujar Anwar Hafid.
Dalam penanganan narkotika, pemerintah provinsi siap mendukung langkah Polda Sulteng untuk memperkuat pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh di wilayah Sulawesi Tengah. Sinergi tersebut juga diperlukan dalam pengawasan distribusi BBM, menyusul adanya kelangkaan di sejumlah SPBU serta dugaan praktik penguasaan distribusi oleh oknum tertentu yang perlu ditindaklanjuti sesuai aturan.
Pada sektor pertambangan, Gubernur dan Kapolda turut membahas pentingnya penataan perizinan pertambangan rakyat atau IPERA sebagaimana disebutkan dalam bahan audiensi, serta penertiban pertambangan emas tanpa izin (PETI). Penggunaan alat berat secara masif menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Karena itu, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Polda Sulteng diharapkan semakin memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung penegakan hukum, serta menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif bagi pembangunan.
Sinergitas pemerintah daerah dan kepolisian menjadi bagian penting dalam mewujudkan Sulawesi Tengah yang aman, tertib, dan sejahtera, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap langkah penyelesaian persoalan daerah**
.png)
