![]() |
| ungkapfakta.info |
TULANG BAWANG, 17 NOVEMBER 2026 — Menjelang aksi damai yang diagendakan oleh Gerakan Masyarakat Peduli Tulang Bawang atau Gempita pada Rabu 18 November 2026, Eliantoni selaku aktivis masyarakat menyampaikan pertanyaan mendasar sekaligus penilaian kritis terhadap arah tuntutan serta kelengkapan administrasi organisasi penyelenggara. Ia menegaskan sikap mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam menampung aspirasi masyarakat melalui jalur resmi yang terukur, transparan, dan berdasar bukti sah.
Eliantoni menyatakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang senantiasa membuka ruang dialog dan menerima setiap aduan warga untuk diperiksa melalui mekanisme resmi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk bertanggung jawab terhadap setiap kritik yang disampaikan. Namun, gerakan yang digaungkan Gempita dinilai belum memiliki kejelasan pokok. Publik belum memperoleh penjelasan pasti, apakah permintaan pemberhentian ditujukan secara sepaket kepada Bupati beserta Wakil Bupati, atau hanya menyasar Bupati Qudratul Ikhwan saja.
Ketidakjelasan sasaran tuntutan ini menimbulkan dugaan kuat bahwa gerakan tersebut belum dibangun di atas hasil pemeriksaan yang menyeluruh. Dalam struktur pemerintahan daerah, Bupati dan Wakil Bupati memikul tanggung jawab hukum yang terpisah. Menyalahartikan batas tanggung jawab keduanya akan membuat tuntutan publik terkesan sepihak dan menurunkan bobot aspirasi yang seharusnya disampaikan kepada lembaga berwenang.
Selain persoalan substansi tuntutan, Eliantoni juga menyoroti status administrasi Gempita yang hingga saat ini belum memiliki pengesahan badan hukum dan akta notaris yang sah. Meskipun hak warga untuk melakukan aksi damai dijamin konstitusi, organisasi kemasyarakatan yang mengoordinasikan kegiatan publik berskala besar tetap menanggung risiko sanksi administratif. Risiko hukum akan menjadi jauh lebih berat apabila aksi yang direncanakan berubah menjadi keributan atau tindakan anarkis, karena tanggung jawab pidana akan jatuh langsung kepada para pengurus penyelenggara.
Dasar Hukum Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 74 ayat 1 menegaskan Bupati dan Wakil Bupati memegang jabatan masing‑masing berdasarkan hasil pemilihan umum yang sah. Pasal 74 ayat 3 menyatakan pemberhentian Bupati tidak secara otomatis mengakhiri masa jabatan Wakil Bupati, demikian pula sebaliknya. Proses pemberhentian harus didasari bukti pelanggaran yang jelas dan terpisah terhadap masing‑masing pejabat.
Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur kewajiban ormas untuk melengkapi pengesahan badan hukum sebelum menjalankan kegiatan publik berskala besar. Sanksi administratif berjenjang dapat dijatuhkan apabila kewajiban tersebut diabaikan.
Undang‑Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pasal 16 dan Pasal 17 mengatur konsekuensi pidana bagi penanggung jawab kegiatan apabila terjadi tindakan kekerasan, kerusakan fasilitas umum, atau gangguan ketertiban umum selama aksi berlangsung.
Eliantoni mengajak Gempita untuk mempertegas sasaran tuntutan, melengkapi bukti pendukung, dan memastikan ketertiban penuh selama kegiatan. Langkah tersebut bertujuan agar aspirasi masyarakat dapat diterima dan ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang serta lembaga penegak hukum.
Yantoni
Pewarta Tulang Bawang
.png)

.png)