![]() |
| ungkapfakta.info |
TULANG BAWANG, 17 NOVEMBER 2026 — Menjelang pelaksanaan aksi damai yang diagendakan Gerakan Masyarakat Peduli Tulang Bawang atau Gempita pada Rabu 18 November 2026, Eliantoni selaku aktivis masyarakat mengemukakan tudingan serius terkait dugaan pemberian imbalan uang sebesar Rp100.000 kepada setiap peserta massa yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Eliantoni menyatakan bahwa praktik pemberian bayaran kepada peserta aksi akan merusak esensi penyampaian aspirasi masyarakat. Aspirasi publik yang sah seharusnya muncul dari kesadaran sukarela warga yang memiliki kepedulian nyata terhadap persoalan daerah.
Apabila peserta hadir hanya karena menerima imbalan uang, maka tuntutan yang disuarakan tidak lagi mencerminkan suara jujur masyarakat, melainkan menjadi gerakan rekayasa buatan.
Hal ini juga akan merugikan upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang telah menyediakan jalur dialog resmi untuk menampung aduan warga secara bertahap dan terverifikasi.
Selain isu imbalan massa, Eliantoni kembali mengulang pertanyaan mendasar terkait ketidakjelasan sasaran tuntutan pemakzulan. Red
Hingga saat ini publik belum memperoleh penjelasan pasti, apakah permintaan pemberhentian ditujukan secara sepaket kepada Bupati beserta Wakil Bupati, atau hanya menyasar Bupati Qudratul Ikhwan saja.
Ketidakjelasan ini ditambah dugaan bayaran massa semakin menurunkan kredibilitas gerakan yang diselenggarakan Gempita, yang juga masih belum memiliki status badan hukum yang sah.
Dasar Hukum Undang‑Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pasal 4 menjelaskan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara sukarela, damai, dan bertanggung jawab.
Pemberian imbalan materi untuk memaksa atau membujuk seseorang ikut aksi bertentangan dengan prinsip kesukarelaan yang diamanatkan pasal tersebut.
Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana Pasal 212 ayat (1) mengatur sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja membujuk, menggerakkan, atau mengatur kerumunan massa dengan cara yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Apabila gerakan massa tersebut dibangun sepenuhnya melalui imbalan uang, penanggung jawab kegiatan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan penggerakan massa buatan.
Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2017 menambahkan konteks administratif.
Organisasi yang belum memiliki badan hukum sah namun menggelar kegiatan berskala besar dengan biaya operasional termasuk imbalan peserta, wajib dapat mempertanggungjawabkan sumber dana kegiatan kepada pihak berwenang.
Eliantoni meminta Gempita untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait isu dugaan bayaran massa Rp100.000, mempertegas sasaran tuntutan pemakzulan, serta memastikan seluruh peserta hadir atas kesadaran sukarela tanpa imbalan materi.
Ia juga mengingatkan para pengurus Gempita menanggung risiko hukum yang bertambah apabila tuduhan pemberian imbalan massa terbukti benar.
Pihak‑pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini berhak menggunakan hak jawab sesuai Pasal 13 Undang‑Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tanggapan akan dimuat secara proporsional dan berimbang.
Yantoni
Pewarta Tulang Bawang
.png)

.png)