.png)
"Termasuk luar biasa pihak sekolah itu berani melanggar aturan yang di buat oleh gubernur Lampung ,kalau itu saja dia berani melanggar berati ini menjadi tugas berat Kepala Dinas(Kadis) pendidikan propinsi Lampung dan gubernur Lampung untuk melakukan audit seluruh anggaran sekolah itu,"kata Ketum LSM PAKAR kepada media.(19/08/2025).
Sebab, menurut A.Ghani, tidak menutup kemungkinan akan terbongkar nya sisi gelap manejemen sekolah Tersebut.
"Seharusnya ini jadi pintu masuk pemerintah provinsi untuk membongkar bobroknya manejemen yang di pakai pihak sekolah, jangan di biarkan karena ini menyangkut dunia Pendidikan. Jangan sampai nama harim propinsi Lampung tercoreng gara-gara prilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,"cetusnya.
Apalagi pihak sekolah menyebutkan adanya keterlibatan pihak penyedia dalam proses jual beli atribut dan seragam sekolah kepada siswa-siswi.
" Apakah itu sebatas kedok belaka pihak sekolah menyebut tidak ada keterlibatan, ataukah itu cuma akal-akalan mereka untuk cuci tangan agar tidak terendus,"ucapnya.
Bahkan, Ketum LSM PAKAR menegaskan dalam waktu dekat akan membentuk tim investigasi untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.
"Kita akan turun tangan Jika persoalan ini tidak segera di tindak lanjut oleh pihak-pihak terkait, nanti jika di temukan adanya penyimpangan lainya maka kita akan laporkan persoalan ini ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk memproses secara hukum," Tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua ll DPRD Provinsi Lampung, Minta Kadisdik Segera Ambil Sikap
Tulang bawang Barat -Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung ismet Roni, S.H., M.H., Minta Kepala Dinas Propinsi Lampung segera ambil sikap tegas mendalami dugaan adanya jual beli Atribut dan seragam Sekolah di SMAN 1 Tumijajar, Tulang Bawang Barat.
"jadi gini pak gubernur kan sudah memberikan keringanan biaya untuk siswa sekolah, jadi klau masih ada orang tua murid yang mengeluh jangan di paksakan, nanti saya akan minta kadis pendidikan untuk mengkroscek kebenarannya,"kata Ismet Roni saat menghubungi media ungkapfakta pada Senin (18/08/2025).
Dia juga menegaskan, bahwa pemerintah provinsi Lampung sudah secara resmi mengeluarkan aturan terkait biaya pendidikan.
"Nanti langsung saya sampaikan ke dinas dulu ,jangan sampai gubernur sudah mengeluarkan aturan tentang pendidikan yang tidak lagi membebani orang tua wali murid ,jadi ini harus segera di tindak lanjut," tegasnya.(San).
.png)
