.png)
 |
| ungkapfakta.info |
Tulang Bawang - Pasca peralihan kepenguruan, bagi hasil usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Makmur Kampung Suka Makmur, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, sebagai Pendapatan Asli Kampung Setempat, cenderung menurun hingga kisaran 30 %. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh salah satu Warga Setempat yang enggan namanya disebut, dan mengaku sempat terlibat dalam kepenguruan BUMDes tersebut.
"Setau saya sewaktu belum peralihan pengurus di 2023, Pendapatan Asli Desa/Kampung dari bagi hasil usaha Bumkam Mandiri Makmur Kampung Suka Makmur kita ini kisaran nilainya hingga Rp.8.000.000,. Nilai itu sesuai dengan proporsi pembagian 20% dari hasil usaha untuk Kampung suai dengan uraian dalam ADART Bumkam kita itu, " ungkap Warga Setempat yang enggan namanya ditulis dan mengaku terlibat dengan peran Pengawasan Bumkam hingga 2023, dikediamannya Sabtu (30/08/2025).
Lebih lanjut ia mengatakan Pembagian keuntungan itu setau Dirinya merupakan perolehan dari tiga kegiatan usaha dalam naungan pengelolaan Bumkam. Dimana penetapan jenis dan bentuk kegiatan usaha merupakan keputusan yang telah melewati proses-proses kebersamaan Masyarakat Setempat.
"Sejak awal berdiri 2019 lalu, peran kita dalam pengelolaan tiga kegiatan usaha Bumkam berupa 2 e-warung dan 1 ATM mini, sukses segi manfaat dan tercapai target PADes. Dan capaian itu tentunya tidak terlepas dari proses panjang mulai dari Musyawarah Gagasan hingga penetapan dengan kebersamaan," tuturnya.
Namun, selang beberapa waktu usai peralihan pada 2023 lalu Dirinya menilai adanya kejanggalan dalam pengelolaan dana kegiatan usaha Bumkam. Nilai bagi hasil usaha Bumkam justru menurun hingga 30% dari tahun-tahun sebelumnya, sementara diketahui adanya penambahan jumlah Dana yang dikelola Bumkam tersebut.
"Awal berdiri modal usaha Bumkam dari Kampung sebesar Rp.100 juta, itu bisa kasih ke Kampung bagi hasil rata-rata hingga Rp.8 juta per tahun. Tapi, sejak peralihan pengurus pada 2023 lalu, hingga saat ini bagi hasil usaha untuk Kampung justru menurun dikisaran Rp.5 juta pertahun meski total anggaran Dana dalam pengelolaan Bumkam hingga kini dilaporkan capai Rp.300 jutaan," pungkas Nya.
Sebagai salah satu Tokoh Masyarakat Setempat, yang juga pernah terlibat dalam kepengurusan Bumkam, Warga tersebut menilai adanya kejanggalan dalam pengelolaan yang perlu evaluasi segera. Dan ia sangat menyangkan jika Bumkam yang awalnya ditujakan guna Pemberdayaan Masyarakat, justru dikelola dengan asas yang berpotensi menyimpang.
"Gagasan awal pendirian Bumkam, diantaranya guna Pemberdayaan Masyarakat. Tapi, dengan menurunnya hasil usaha yang cukup signifikan tentunya ini patut dievaluasi agar tidak terjadi potensi-petonsi penyimpangan dalam pengelolaan serta penggunaan Dana Bumkam kita," tandar Warga tersebut.
Terpisah, saat ditemui dikediamanya guna dimintai konfirmasi perihal tersebut Bu Fit salah satu pengurus Bumkam belum berhasil ditemui. Bahkan saat dihubungi via pesan WhatsApp, juga belum mendapat respon.
Pewarta:: Tim/Yantoni
.png)
