.png)
Ungkap Fakta Info,info SUNGAI PENUH | Sejumlah insan pers dari dalam maupun luar Kota Sungai Penuh menyayangkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh yang memangkas habis anggaran publikasi media pada tahun anggaran 2025. Keputusan tersebut dinilai tidak bijak dan berpotensi memutus saluran informasi antara wakil rakyat dan masyarakat.
Keprihatinan ini disampaikan oleh Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Doni Efendi, saat dimintai tanggapannya pada Sabtu (18/10/2025). Ia mengungkapkan bahwa informasi yang ia terima menyebutkan pemangkasan tersebut dilakukan atas dasar efisiensi. Namun, ia menilai alasan itu tidak cukup kuat untuk menghapus seluruh anggaran publikasi.
“Efisiensi bukanlah alasan tepat untuk memangkas habis anggaran media.
Masyarakat Kota Sungai Penuh tetap membutuhkan informasi terkait kinerja para wakilnya di DPRD. Pemangkasan ini sama saja dengan mematikan saluran informasi publik,” ujarnya.
Doni menambahkan bahwa efisiensi sejatinya adalah pengelolaan anggaran secara optimal, bukan menghilangkan anggaran yang masih memiliki manfaat signifikan bagi masyarakat.
“Efisiensi anggaran berarti memaksimalkan hasil dengan anggaran minimal, bukan menghapus anggaran yang berdampak pada hilangnya informasi publik. Informasi kinerja DPRD merupakan bagian dari pelayanan publik,” tambahnya.
Ia juga menyentil pentingnya transparansi dan akuntabilitas DPRD kepada masyarakat. Menurutnya, jika DPRD menganggap publikasi informasi sebagai pemborosan, maka persepsi tersebut perlu dikaji ulang.
“Dari mana logika DPRD yang menyebutkan bahwa publikasi informasi adalah pemborosan? Padahal ini adalah sarana utama masyarakat untuk mengawasi kinerja legislatif,” tegas Doni.
Tak hanya itu, Doni juga mengkritik pelaksanaan pokok-pokok pikiran (pokir) dan reses oleh anggota DPRD. Ia menilai kegiatan tersebut belum berjalan secara maksimal dan belum berdampak nyata di masyarakat.
“Kita belum pernah dengar adanya reses yang benar-benar dijalankan secara terbuka oleh anggota DPRD Kota Sungai Penuh. Pokir pun seringkali tumpang tindih dengan aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui musrenbang desa,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Kota Sungai Penuh terkait alasan pemangkasan anggaran publikasi media tersebut.
Apabila Anda ingin berita ini disesuaikan untuk platform tertentu (media cetak, online, atau media sosial), atau ditambahkan kutipan dari pihak DPRD (jika tersedia), saya bisa bantu sesuaikan.
*Tim*
.png)
