.png)
Sulawesi Tengah. Ungkapfakta.
Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Menggelar kegiatan Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari tahapan akhir pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Buol, Moh. Nasir Dj. Daimaroto, bersama Inspektur Daerah Kabupaten Buol, Wahida, S.E. Yang dilaksanakan di ruang rapat Wakil Bupati. 12/03/2026
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Buol, Moh. Nasir Dj. Daimaroto, menyampaikan bahwa kegiatan Exit Meeting merupakan momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Buol berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan oleh BPK
"Exit Meeting merupakan bagian dari tahapan akhir dalam rangkaian pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah. Melalui kegiatan ini, Tim Pemeriksa BPK menyampaikan hasil sementara pemeriksaan serta melakukan pembahasan atas sejumlah temuan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah." Ujarnya
Kegiatan ini menjadi forum koordinasi antara Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Buol dalam rangka memastikan proses pemeriksaan berjalan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari mekanisme klarifikasi serta penyelarasan data dan informasi terkait hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
Pelaksanaan Exit Meeting diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Buol dan BPK RI dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, serta akuntabel. Melalui proses pemeriksaan ini, diharapkan pula pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Diharapkan melalui proses ini, sinergi antara BPK dan pemerintah daerah dapat terus terjalin dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
(Rl)
.png)
