.png)
Sejumlah warga menilai bahwa persoalan pengangguran di desa tersebut belum ditangani secara maksimal oleh pemerintah desa. Mereka menyoroti kurangnya pendekatan Kepala Desa Mepanga, Nasri, terhadap kalangan anak muda, yang justru menjadi kelompok paling terdampak oleh minimnya lapangan pekerjaan.
“Anak-anak muda di sini seperti tidak punya arah. Tidak ada pembinaan atau kegiatan yang bisa membantu mereka berkembang,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan transparansi pengelolaan program desa, khususnya terkait bantuan ayam potong yang sebelumnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program yang berlokasi di belakang kantor camat tersebut kini disebut tidak jelas keberadaannya.
Kandangnya ada tapi ayamnya tidak ada. Kami tidak tahu dana yang turun berapa dan ke mana penggunaannya,” ungkap warga lainnya.
Padahal, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini mencakup pembinaan keterampilan warga agar mampu bekerja atau berwirausaha, serta merancang program pembangunan ekonomi desa melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
Selain itu, pengelolaan Dana Desa juga seharusnya dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, termasuk untuk program pelatihan, pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Kepala desa juga memiliki kewenangan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, seperti perusahaan atau instansi terkait, guna membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Di sisi lain, peran perangkat desa, khususnya kepala seksi kesejahteraan, juga dinilai penting dalam mendorong kegiatan pemberdayaan, termasuk melalui karang taruna dan program ekonomi produktif.
Masyarakat Desa Mepanga berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah desa, serta langkah konkret untuk mengatasi pengangguran. Mereka menilai bahwa tanpa perhatian serius, kondisi ini berpotensi memicu permasalahan sosial yang lebih luas di masa mendatang.
.png)
