Naskah ASPIRASI Konstitusional Tentang Stabilitasi Kesejahteraan Rakyat dan Penguatan Penegakan Hukum

 

Naskah ASPIRASI Konstitusional Tentang Stabilitasi Kesejahteraan Rakyat dan Penguatan Penegakan Hukum

Disampaikan oleh

BUDI RIZKIYANTO

Warga Desa Tanjung Laut

Kecamatan Tanjung Batu

Kabupaten Ogan Ilir

Provinsi Sumatera Selatan

Tanggal: 6 Juli 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi menempatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan kepastian hukum sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara semestinya berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi nasional, dan penegakan hukum yang adil.

Di sisi lain, masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan yang menjadi perhatian publik, seperti perubahan harga kebutuhan pokok, terbatasnya kesempatan kerja di berbagai daerah, kebutuhan akan peningkatan efektivitas perlindungan sosial, serta pentingnya penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Sebagai warga negara, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari partisipasi dalam kehidupan demokrasi dan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II

DASAR HUKUM

Naskah aspirasi ini berlandaskan pada:

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengenai Indonesia sebagai negara hukum.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengenai persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai jaminan kepastian hukum yang adil.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengenai hak untuk hidup sejahtera.

Pasal 33 UUD 1945 mengenai penyelenggaraan perekonomian nasional.

Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 mengenai sistem jaminan sosial.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

BAB III

TUJUAN

Aspirasi ini bertujuan untuk:

mendorong terwujudnya stabilitas kesejahteraan masyarakat;

memperkuat kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik;

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara;

mendorong pelaksanaan kebijakan publik yang efektif, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat sesuai konstitusi.

BAB IV

ASPIRASI DAN REKOMENDASI

A. Stabilisasi Kesejahteraan

Pemerintah diharapkan memperkuat kebijakan yang menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas nasional, mendukung pelaku usaha, serta memperkuat perlindungan sosial yang tepat sasaran.

B. Kepastian Pelaksanaan Program

Setiap kebijakan yang diumumkan kepada masyarakat diharapkan disertai target, indikator keberhasilan, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi yang dapat dipantau oleh publik.

C. Transparansi

Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran, sasaran penerima manfaat, perkembangan pelaksanaan program, dan hasil evaluasinya sesuai prinsip keterbukaan informasi publik.

D. Penguatan Penegakan Hukum

Kami berharap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama seluruh aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, terus memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum hendaknya dilaksanakan secara profesional, independen, transparan, menghormati hak asasi manusia, dan menjunjung asas persamaan di hadapan hukum.

E. Penguatan Partisipasi Publik

Pemerintah diharapkan membuka ruang dialog dan mekanisme penyampaian aspirasi yang efektif sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional secara konstruktif.

BAB V

HARAPAN

Kami berharap pemerintah memberikan tanggapan terhadap aspirasi ini melalui langkah-langkah kebijakan yang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku, serta terus membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat.

Aspirasi ini dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

PENUTUP

Naskah ini disampaikan dengan itikad baik sebagai pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai dan bertanggung jawab.

Kami percaya bahwa kesejahteraan rakyat, kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pemberantasan korupsi merupakan tujuan bersama yang memerlukan komitmen seluruh unsur bangsa.

Semoga aspirasi ini menjadi masukan yang konstruktif bagi penyelenggara negara dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, demokratis, dan berlandaskan hukum.

"Kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan supremasi hukum merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui kerja nyata, akuntabilitas, dan kolaborasi seluruh elemen bangsa."

Hormat saya,

BUDI RIZKIYANTO

Warga Desa Tanjung Laut

Kecamatan Tanjung Batu

Kabupaten Ogan Ilir

Provinsi Sumatera Selatan