.png)
Mempawah __ Pertama tidak digubris, kini masyarakat kembali menyinggung realisasi paket penggantian jembatan Ruas Sei Duri – Batas dan Dalam Kota Mempawah tanggal 16 April 2026.
Proyek basah kuyup segede Rp14,5 Miliar dari laci APBN Tahun Anggaran 2026 milik BPJN Kalbar, yang meliputi Jembatan Benteng dan Bundung, dinilai penuh penyimpangan dan wajib menjadi atensi semua pihak.
" Ini harus menjadi atensi. Pasalnya dilapangan progres pekerjaan tak sebanding dengan nilai kontrak. Kemudian Jembatan darurat maupun jalan alternatif masih belum tuntas. Sementara masyarakat tiap hari lewat situ dengan kondisi yang belum memadai dari sisi keselamatan.
" Ditambah lagi minimnya rambu-rambu peringatan di lokasi proyek, yang menimbulkan rasa prihatin dan pertanyaan tajam terkait komitmen pelaksana serta pengelola terhadap jiwa pengguna jalan.
" Belum tersedianya Jembatan Bailey atau sarana penyeberangan sementara yang lazim digunakan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas selama pekerjaan penggantian jembatan berlangsung. Kalau itu tidak tertulis dalam RAB, jelaskan saja jangan sembunyi, " ujar warga Kota Mempawah.
Peralatan kerja pelaksana yang tampak terbatas, sambungnya, dinilai tidak akan mampu mengejar target penyelesaian atau batas akhir kontrak. Disini pada akhirnya pelaksanaan proyek berjalan tidak optimal serta kualitas maupun kwantitasnya jauh dari harapan masyarakat.
Ia juga cerita bahwa isu diluar menyebutkan kontrak pekerjaan ditandatangani oleh Kasatker Wilayah I, Irwan Chandra Nirwana, S.T., M.M., sedangkan PPK nya Robin Pantas Halomoan, S.T., M.Eng.
" Makanya agar tidak memunculkan tuduhan negatif, Kabalai, Kasatker ataupun PPK keluar dari ruang AC, simpan kalkulator dan jelaskan kepada publik, sebelum terbit surat laporan resmi ke Kejagung, " tegasnya.(007/D.Arifin)
.png)
