.png)
Sulawesi Tengah. Ungkapfakta
Pemerintah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Terus menunjukkan komitmennya dalam menghidupkan kembali aktivitas ekonomi daerah melalui optimalisasi Pelabuhan Kumaligon.
Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., memimpin rapat koordinasi terkait aktivitas bongkar muat di wilayah Pelabuhan Kumaligon, Rabu (5/8/2026), di Ruang Rapat Wakil Bupati Buol. Rapat tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buol, pimpinan OPD terkait, Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Leok, perwakilan perusahaan, Serikat Pekerja Transport Indonesia (SPTI), dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
Rapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan oleh SPTI dan TKBM terkait menurunnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Kumaligon. Forum ini menjadi wadah koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus menyusun langkah-langkah bersama dalam mengoptimalkan kembali fungsi pelabuhan sebagai salah satu infrastruktur strategis daerah.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa Pelabuhan Kumaligon memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat sinergi guna menciptakan operasional pelabuhan yang aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Yang perlu kita bangun adalah koordinasi yang baik antara pemerintah, otoritas pelabuhan, perusahaan, dan tenaga kerja. Pelabuhan Kumaligon merupakan aset daerah yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol," tegas Wakil Bupati.
Dalam rapat tersebut, TKBM menyampaikan bahwa berkurangnya aktivitas bongkar muat dalam dua tahun terakhir berdampak terhadap sekitar 200 tenaga kerja yang menggantungkan mata pencahariannya di Pelabuhan Kumaligon. Sementara itu, sejumlah perusahaan menjelaskan bahwa penurunan aktivitas dipengaruhi oleh berkurangnya produksi akibat program peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit, sehingga kebutuhan distribusi logistik ikut menurun.
Perwakilan UPP Kelas III Leok menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan seluruh pihak dalam mendukung kelancaran aktivitas kepelabuhanan sesuai kewenangan dan regulasi yang berlaku. Di sisi lain, perusahaan pengguna jasa pelabuhan menyatakan kesiapan untuk kembali memanfaatkan Pelabuhan Kumaligon apabila tersedia kepastian operasional, efisiensi biaya, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
Menutup rapat, Wakil Bupati Buol mengapresiasi keterbukaan seluruh peserta dalam menyampaikan masukan dan kondisi di lapangan. Pemerintah Kabupaten Buol berkomitmen untuk terus memfasilitasi koordinasi lintas sektor guna menghadirkan solusi yang mampu menghidupkan kembali aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Kumaligon, sehingga dapat meningkatkan perputaran ekonomi daerah, membuka peluang kerja bagi masyarakat, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, otoritas pelabuhan, pelaku usaha, dan tenaga kerja dalam mewujudkan pengelolaan Pelabuhan Kumaligon yang lebih optimal, berdaya saing, dan berkelanjutan
.png)
