.png)
SERANG, UNGKAPFAKTA.INFO — Perkara sengketa tanah di Serang yang melibatkan kepala kelurahan, pemilik tanah atau ahli waris, serta sejumlah pihak yang disebut bertindak sebagai kuasa hukum, kini memasuki perkembangan baru.
Sejumlah persoalan terkait proses penanganan perkara, termasuk peran kuasa hukum dan komunikasi mengenai honorarium, menjadi perhatian pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, berbagai informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti yang relevan.
Pernyataan dalam Forum Restorative Justice Dipertanyakan
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pernyataan UN dalam forum restorative justice. Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, UN disebut hadir sebagai pihak yang mendampingi Wahab.
Dalam forum tersebut, UN diduga menyampaikan pernyataan yang oleh pihak tertentu dinilai menyudutkan kliennya sendiri. Salah satu pernyataan yang disebut muncul adalah bahwa pihak yang didampinginya diduga menjadi pihak yang mendesain perkara.
Redaksi belum memperoleh penjelasan langsung dari UN mengenai konteks lengkap pernyataan tersebut, termasuk apakah pernyataan itu merupakan pendapat pribadi, bagian dari strategi hukum, atau merujuk pada informasi tertentu yang telah diverifikasi.
Karena itu, makna dan dasar pernyataan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan.
Status Penahanan dan Penangguhan Masih Menjadi Perhatian
Dalam perkembangan lain, informasi yang diperoleh redaksi menyebutkan bahwa pihak ahli waris dan lurah telah keluar dari tahanan setelah mendapatkan penangguhan penahanan.
Sementara itu, Wahab disebut masih menjalani penahanan. Namun, redaksi belum memperoleh konfirmasi resmi terbaru mengenai status penahanan masing-masing pihak maupun dasar pertimbangan hukum yang digunakan.
Menurut informasi dari narasumber yang disebut sebagai mantan lurah dan pihak ahli waris, terdapat kemungkinan Wahab mengajukan atau memperoleh penangguhan penahanan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Akan tetapi, kemungkinan tersebut tidak dapat disamakan dengan kepastian bahwa penangguhan akan diberikan. Keputusan mengenai penahanan maupun penangguhannya merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Redaksi telah berupaya menghubungi pihak keluarga Wahab untuk meminta penjelasan mengenai kondisi tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi belum memperoleh tanggapan.
Komunikasi Honorarium Kuasa Hukum Turut Dipertanyakan
Selain perkembangan perkara, redaksi juga menerima informasi mengenai dugaan persoalan dalam komunikasi dan pengelolaan honorarium jasa hukum.
Berdasarkan dokumen dan bukti komunikasi yang disebut diterima redaksi, terdapat informasi mengenai transfer dana melalui UN yang kemudian disebut berkaitan dengan pembagian kepada RK.
Sementara itu, dua nama advokat lain yang disebut tercantum dalam surat kuasa dikabarkan tidak mengetahui atau tidak menerima bagian dari dana tersebut.
Informasi itu masih memerlukan verifikasi, terutama mengenai siapa pihak yang melakukan pembayaran, kepada siapa dana ditransfer, untuk keperluan apa, serta apakah terdapat kesepakatan pembagian honorarium di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
UN juga disebut pernah menyampaikan nilai uang kuasa sebesar Rp100 juta. Terkait hal itu, redaksi masih memerlukan klarifikasi mengenai konteks pernyataan, dasar penetapan nominal, serta hubungan pembayaran tersebut dengan surat kuasa dan pekerjaan hukum yang dilakukan.
Dugaan Ketidaksesuaian Peran dalam Penanganan Perkara
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian peran antara advokat dan paralegal dalam pelaksanaan tindakan hukum.
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, terdapat dugaan bahwa seorang advokat mengikuti arahan seorang paralegal dalam menjalankan tindakan hukum tertentu, sementara surat-surat yang digunakan disebut menggunakan kop kantor hukum.
Namun, redaksi belum memperoleh dokumen lengkap yang dapat memastikan bentuk hubungan kerja, kewenangan masing-masing pihak, maupun apakah tindakan tersebut dilakukan berdasarkan mandat dan pengawasan yang sah.
Karena itu, persoalan tersebut masih perlu diklarifikasi kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk mengenai batas kewenangan, tanggung jawab profesional, serta dasar penggunaan surat dan dokumen hukum.
Berencana Melaporkan ke Organisasi Profesi
Atas sejumlah persoalan tersebut, pihak yang merasa dirugikan disebut berencana menyampaikan laporan kepada Dewan Etik/Kongres Advokat Indonesia.
Laporan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk meminta pemeriksaan dan klarifikasi mengenai dugaan persoalan dalam penanganan perkara, komunikasi honorarium, serta hubungan kerja antara pihak-pihak yang terlibat.
Namun, hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh salinan laporan resmi maupun informasi mengenai apakah laporan tersebut telah diterima dan diproses oleh lembaga yang bersangkutan.
Redaksi Membuka Ruang Hak Jawab
Redaksi telah berupaya menghubungi pihak keluarga Wahab. Sementara itu, klarifikasi dari UN dan RK mengenai pernyataan dalam forum restorative justice, hubungan kerja, serta informasi honorarium masih diperlukan.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab bagi Wahab beserta keluarganya, pihak ahli waris, lurah, UN, RK, advokat lain yang namanya disebut dalam surat kuasa, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Setiap tanggapan, dokumen, atau klarifikasi yang relevan akan dipertimbangkan untuk dimuat secara berimbang sesuai prinsip jurnalistik.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi dan dokumen yang diterima redaksi. Seluruh dugaan yang disebutkan masih memerlukan verifikasi dan pembuktian. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa pihak tertentu telah melakukan pelanggaran hukum atau kode etik. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran merupakan kewenangan lembaga yang berwenang setelah melalui pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
.png)
