.png)
 |
| ungkapfakta.info |
TULANG BAWANG — Perhitungan sederhana membongkar ketidakmampuan dan kecurigaan besar di lingkungan BUMD Kabupaten Tulang Bawang. Selama dikelola pihak ketiga, bagi hasil yang masuk berkisar Rp 80 juta hingga Rp 120 juta per bulan. Jika dikelola sendiri oleh Pemda, seharusnya pendapatan naik berlipat ganda Rp 160 juta, Rp 200 juta, bahkan Rp 240 juta per bulan. Namun kenyataannya bukan naik, justru terus tercatat defisit. Ini bukan sekadar tidak mampu — ini patut dipertanyakan.
Angka Bicara Sendiri
Dengan perhitungan sederhana:
Bagi hasil pihak ketiga Rp 80 juta → dikelola sendiri seharusnya Rp 160.000.000/bulan
Bagi hasil pihak ketiga Rp 100 juta → dikelola sendiri seharusnya Rp 200.000.000/bulan
Bagi hasil pihak ketiga Rp 120 juta → dikelola sendiri seharusnya Rp 240.000.000/bulan
Itulah yang seharusnya disetorkan Direktur Novi Marzani setiap bulan ke kas BUMD. Bukannya angka terus merosot, bukannya kerugian terus menumpuk. Di mana uangnya? Ke mana perginya selisih ratusan juta setiap bulan?
Rekrut Keluarga, Gaji dari Uang Rakyat
Kecurigaan semakin kuat dengan praktik perekrutan yang tidak wajar. Novi Marzani menempatkan orang-orang dekatnya di posisi pengelolaan SPBU milik BUMD. Iparnya sendiri, Usman, dipekerjakan di sana. Siapa yang mengusulkan? Apa keahliannya? Apa tugas dan tanggung jawabnya? Berapa gajinya? Semua dibayarkan dari uang rakyat, dari hasil penjualan BBM yang seharusnya kembali ke warga.
Ini bukan kebetulan. Menempatkan keluarga di posisi penting adalah cara paling mudah menutupi aliran dana. Gaji, tunjangan, biaya operasional semuanya bisa diatur bersama. Siapa yang akan melaporkan jika yang bekerja adalah keluarga sendiri?
Bupati Tahu, Tapi Diam Saja
Yang paling mengherankan, Pj Bupati Qodratul mengetahui hal ini. Dia tahu angka tidak naik. Dia tahu kerugian terus terjadi. Dia tahu keluarga direktur dipekerjakan. Namun tidak ada langkah tegas. Tidak ada pemanggilan, tidak ada pemeriksaan, tidak ada pergantian. Mengapa mempertahankan orang yang justru merugikan aset daerah? Apakah ada yang ikut menikmati?
Bukan Sekadar Tidak Mampu — Ini Diatur
Kegagalan mengelola SPBU bukan karena sulit. Bisnisnya jelas, beli, jual, hitung untungnya. Bukan usaha yang rumit. Tapi jika dikelola sendiri justru lebih kecil daripada dikelola pihak lain, berarti ada yang diambil sebelum dicatat. Jika keluarga dipekerjakan tanpa proses yang wajar, berarti disiapkan pos untuk memakan bersama.
Mereka bukan bekerja untuk rakyat. Mereka berjamaah mengatur agar uang tidak terlihat. Saling jaga, saling tutup, saling ambil.
Pertanyaan yang Tak Boleh Dibiarkan Tanpa Jawab. Mengapa pendapatan dikelola sendiri lebih kecil daripada dikelola pihak ketiga? Ke mana selisihnya?
Siapa yang menyetujui Usman — ipar Novi Marzani bekerja di SPBU BUMD?
Apa tugas spesifiknya? Berapa gajinya? Apakah ada bukti kinerjanya?
Mengapa Qodratul mempertahankan Novi Marzani padahal angka terus merah?
Apakah ada pihak lain yang ikut menerima keuntungan dari pengelolaan ini?
Di mana laporan keuangan bulanan yang dipajang untuk umum?
Tuntutan. Qodratul jelaskan mengapa membiarkan ini berlarut-larut
DPRD panggil Novi Marzani, periksa daftar gaji, daftar pegawai, laporan penjualan harian
Kejaksaan telusuri aliran dana dari penjualan BBM hingga ke rekening pribadi
KPK jika ada keterlibatan pimpinan daerah, segera turun tangan
Novi Marzani tunjukkan bukti pendapatan, kembalikan selisih yang hilang, jelaskan penempatan keluargamu
"SPBU itu milik semua warga Tulang Bawang, bukan warisan keluarga. Kalau dikelola sendiri justru lebih kecil, berarti ada yang diambil di tengah jalan. Kalau keluarga dipekerjakan, berarti disiapkan tempat makan bersama. Qodratul tahu, diam, dan mempertahankan. Itu bukan kesalahan itu ikut bertanggung jawab. Semua harus dijelaskan. Semua yang diambil harus dikembalikan," tegas Andika Fortuba.
Pewarta: Yantoni
.png)
