.png)
Berdasarkan informasi terdapat sejumlah pos bernilai milyaran rupiah, di antaranya tunjangan perumahan Rp5,04 miliar, tunjangan transportasi Rp4,76 miliar, serta tunjangan komunikasi intensif Rp2,64 miliar.
Besarnya anggaran tersebut perlu ditelusuri, terutama menyangkut jumlah penerima, besaran pembayaran per anggota, periode penyaluran, serta kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
Tak hanya tunjangan, belanja pengadaan barang dan jasa Sekretariat DPRD juga tercatat sekitar Rp2,67 miliar. Anggaran tersebut meliputi pakaian dinas dan pakaian adat Rp685,39 juta, komputer dan perangkat elektronik Rp438,75 juta, mebel dan kursi Rp495,83 juta, serta genset Rp310 juta.
Selain itu, terdapat sewa kendaraan operasional Rp299,03 juta, jasa tenaga kebersihan Rp197,28 juta, CCTV Rp59,71 juta, dan peralatan mesin lainnya Rp188,57 juta.
Sejumlah pengadaan tersebut membutuhkan pembuktian melalui spesifikasi barang, harga satuan, kontrak, jumlah barang, untuk memastikan barang benar-benar diterima dan digunakan sesuai peruntukannya.
Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat diharapkan dapat menelusuri apabila ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran, realisasi, dan pertanggungjawabannya.
Upaya melakukan konfirmasi telah di lakukan melalui Sekretariat DPRD Tubaba terkait realisasi tunjangan dan pengadaan tersebut. Sebab, besarnya anggaran harus sejalan dengan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.(San).
.png)
