• Jelajahi

    Copyright © Ungkap Fakta
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Halaman

    Minimnya Serapan Anggaran, KONI Padang Pariaman Dikritik Sejumlah Pihak

    Redaksi Ungkap Fakta
    Minggu, 11 Mei 2025, Mei 11, 2025 WIB Last Updated 2025-05-11T16:01:26Z
    masukkan script iklan disini



    Padang Pariaman, ungkapfakta.info-

    Rendahnya serapan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Padang Pariaman menjadi sorotan tajam. Serapan yang tidak maksimal ini dinilai sebagai bukti bahwa banyak program tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk pengurus cabang olahraga (cabor) dan anggota legislatif daerah.


    Ketua KONI Padang Pariaman, Rudy Rapeneldi Rilis, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, mengakui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terjadi akibat sebagian besar cabor tidak mengajukan proposal kegiatan. “Kami tidak bisa mencairkan dana kalau tidak ada proposal dari cabor. Itu sudah aturan. Untuk dana yang SILPA, sudah kami kembalikan ke kas daerah,” ujarnya.


    Namun, pernyataan tersebut dinilai tidak cukup memadai sebagai alasan utama. Sejumlah pengurus cabor justru mengkritik kurangnya peran aktif KONI dalam memberikan pendampingan maupun sosialisasi terkait mekanisme pengajuan anggaran.


    “Sejak awal kepemimpinan Rudy Rapeneldi Rilis, tidak ada komunikasi aktif dari KONI ke kami. Bahkan saat kami mencoba untuk berkoordinasi, responnya lambat. KONI seharusnya proaktif, bukan hanya menunggu proposal masuk,” ujar seorang pengurus cabor yang enggan disebutkan namanya.


    Kritik yang lebih tajam datang dari Sekretaris Komisi V DPRD Sumatera Barat, Mario Syah Johan. Ia menilai bahwa lemahnya serapan anggaran bukan sekadar persoalan administratif, tetapi mencerminkan permasalahan manajemen dan kepemimpinan dalam tubuh KONI.


    “Ini bukan soal proposal saja. Ini soal manajemen organisasi dan kepemimpinan. Kalau lebih dari Rp240 juta tidak terserap, itu menunjukkan ada masalah sistemik. KONI tidak boleh cuci tangan. Ini harus dievaluasi secara serius,” tegas Mario.


    Mario juga mengingatkan agar tidak ada dana SILPA yang berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia meminta KONI Padang Pariaman lebih proaktif dalam menyerap anggaran yang berasal dari dana publik.


    “KONI harus jemput bola. Anggaran ini adalah uang rakyat yang semestinya digunakan untuk pembinaan olahraga dan peningkatan prestasi atlet. Jika KONI gagal menjalankan fungsinya, tentu ini akan berdampak pada masa depan atlet dan perkembangan olahraga daerah,” tutupnya.

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    https://www.profitableratecpm.com/knzuikf5dh?key=c788dca60ab1d7a8d48523714ff94c5e