.png)
Kalbar __ Anggapan pelaksanaan proyek P3-TGAI penuh kolusi, menurut Kordinator Jaringan Aspirasi Kalbar, sangat argumentatif dan tidak terlalu berlebihan. Apalagi sepanjang tahun 2025 hingga 2026, wujud dugaan penyimpangan itu, kerap heboh mencuat dimedia secara berulang.
" Praktek penyimpangan itukan sering terdengar. Bentuknya pengalihan pekerjaan ke pihak ketiga, kontraktor ataupun pemborong dan mutu hasil bangunan jauh dibawah standar alias asal jadi. Mereka punya dokumentasi lapangan dan rekaman komunikasi dengan pelaksana, makanya asumsi diatas tidak bisa disangkal.
" Artinya semua berdasarkan data lapangan bukan asal ngomong. Hanya yang agak aneh, dari ribuan Paket P3- TGAI, satupun belum pernah ada yang terjerat dan diproses hukum oleh Kejari se Kalbar, meskipun terbukti bermasalah. Inikan langka, " ujar Patih Prambanan.
Disudut lain, 5 orang SH, siap membantu secara gratis untuk melakukan tuntutan atau gugatan ke Pengadilan terhadap proyek yang bermasalah. " Jika ada data penunjang kami siap bantu, " komitnya.
Lampu hijau tersebut, kata Patih, mesti dimanfaatkan. Ketika terjadi pelanggaran terhadap Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan P3-TGAI. Kepmen PUPR Nomor 308/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Daerah Irigasi Penerima P3-TGAI.
Dan Surat Edaran Dirjen SDA Nomor 04/SE/D/2021 Tentang Petunjuk Tehnis Penyelenggaraan P3-TGAI, langsung kumpulkan semua data penunjang dan bawa ke PH tadi.
Dibeda tempat, warga Kota Pontianak mengklaim bukan cuma P3-TGAI tetapi proyek perkuatan tebing juga banyak mangkrak. Begitu pula dengan paket OP yang tidak diketahui CV apa pelaksananya, berapa anggarannya dan mana pekerjaannya. Tawaran PH tersebut menjadi sebuah kesempatan untuk membongkar para pemain belakang dan pelindung di balik praktek kolusi, " ungkap Hidayat.(007/D.Arifin)
.png)
