.png)
Kalbar __ Selain tender, paket PL di Dinas PUPR Propinsi juga mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, disamping anggarannya miliaran rupiah, juga celah korupsi, kolusi dan nepotisme didalam proyek tersebut begitu terbuka lebar.
" Paket PL itukan bisa di istilahkan Menu 4 sehat 5 sempurna. Jadi siapapun yang mengelola, memiliki dan menggarap pekerjaan tersebut, badan dan kantongnya pasti gemuk, mengingat wujud pengawasan disitu tidak terlalu ketat, " terang warga Pontianak Selatan.
Pendapat tersebut dibenarkan Pengurus LSM Kalbar. Menurutnya pemikiran diatas sebagai antisipasi selentingan yang pernah mencuat dipublik pada tahun 2025. Saat itu muncul dugaan bahwa sekian paket PL milik PUPR Propinsi dikuasai satu orang dengan kode grup.
Bahkan dibeberapa pemberitaan, salah satu Anggota DPRD Kalbar disebut-sebut sebagai penentu proyek. Akibatnya Kabid di Institusi tersebut tidak memiliki wewenang tupoksinya. Campur tangan ini juga memiliki andil rusaknya cerminan kualitas maupun kwantitas hasil bangunan.
" Penguasaan proyek, monopoli pekerjaan , komitmen liar, adanya setoran awal, prosentase fee dan biaya teken kontrak, bayar kiri kanan serta kuatnya intervensi Dewan, merupakan bentuk kejahatan jabatan yang harus diproses secara hukum, " tegas Evan.
Selanjutnya Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengontrol titik-titik pekerjaan PL maupun tender dilapangan. Jika ditemukan bukti adanya kongkalikong, mari kita turunkan mereka lewat demo besar-besaran agar virus KKN bisa tersapu bersih.
" Jangan sampai duit APBD ludes, mereka semua kenyang, sementara kita dan kamu sebagai objek pembangunan tetap kurus kering, cuma terima bangunan rusak yang berulang-ulang dan itu-itu lagi, " ucapnya tegas, seraya menambahkan, nama paket pekerjaan menyusul.(007/D.Arifin)
.png)
